Pemerintah tetap mempercepat pembahasan rancangan amandemen UU No. 2/1992 tentang Usaha Perasuransian meskipun pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemungkinan baru dilaksanakan tahun depan.

Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata mengatakan memang regulator awalnya mengharapkan UU Usaha Perasuransian bisa dibahas tahun ini. Namun, dari kesepakatan pemerintah dan DPR di Prolegnas tahun ini fokus pada pembahasan UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

"Tapi bukan berarti kami mengendor, secara teknis draf tetap kami selesaikan tahun ini," ujarnya di Jakarta, sore ini.

Sejak tahun lalu pemerintah sudah aktif melakukan pembahasan isi draft yang antara lain dengan meminta pandangan pelaku yang tergabung melalui asosiasi di industri asuransi yakni Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, dan Asosiasi Asuransi Jaminan Sosial Indonesia.

Beberapa isu yang mencuat dalam pembahasan RUU tersebut antara lain perluasan kewenangan Bapepam-LK sebagai regulator dan masalah likuidasi perusahaan asuransi. Salah satu wacana yang menguat adalah pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP).

Poin dalam revisi itu juga sempat diusulkan kemungkinan memasukkan izin perusahaan asuransi jiwa dan kerugian beroperasi dalam satu perusahaan (komposit) seperti yang lazim di lakukan di beberapa negara. Selain itu, sempat timbul kontroversi mengenai pembayaran premi langsung dari tertanggung kepada penanggung tanpa melalui pialang asuransi. 

Ketua Bapepam-LK Fuad Rahmany mengatakan pembahasan revisi tersebut terus dibahas tahun ini oleh tim khusus. “Untuk UU asuransi ini juga sedang kami kerjakan, ada timnya tersendiri di Bapepam-LK,” tuturnya.

Fuad berharap draf revisi UU Usaha Perasuransian ini bisa dibahas di parlemen tahun depan. Namun, sayangnya Fuad belum bersedia menjelaskan detil apa saja poin revisi UU yang sudah berusia hampir 20 tahun tersebut.(htr) Bisnis.com

kirim ke teman | versi cetak